ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA

Abstract

Abstrak
Pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti. Bagaimana Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Metodologi penelitian bersifat deskriftif, yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penyelidikan menunjukan Tanggungjawab penydidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang, maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penyidik pada tingkat penyidikan. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik. Kesimpulan, Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI. Agar setiap permohonan peminjaman barang bukti, penyidik dapat meminjamkkan barang bukti tersebut kepada pihak yang menjadi korban dengan tidak meminta biaya-biaya yang terlalu tinggi. Kepada para korban atau pemilik yang ingin meminjam barang butki untk melakukan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 kepada atasan penyidik.

Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Pinjam Pakai.

Abstract
The court conducts an examination process known as proof. For the purposes of proof, the presence of objects involved in a crime is also very necessary. These objects are often known as "evidence". The problem in this study is how investigators are responsible for evidence. What is the Process of Borrowing and Using Evidence in Criminal Cases. The research methodology is descriptive, namely normative juridical research. The results of the investigation show that the investigator's responsibility for evidence starts from the moment the item is confiscated by the investigator, so since then if the evidence is damaged or lost, then this responsibility is the responsibility of the investigator at the investigation level. The process of borrowing and using evidence in criminal cases can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 concerning Procedures for Managing Evidence within the POLRI, in Chapter VI Procedures for Borrowing and Using Evidence by Owners. In conclusion, the investigator's responsibility for evidence starts from the moment the item is confiscated by the investigator, so since then if the evidence is damaged or lost and the Borrowing and Use of Evidence Process in a Criminal Case can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 concerning Management Procedures Evidence in the Police Environment. So that every application for borrowing evidence, the investigator can lend the evidence to the victimized party without asking for exorbitant fees. To victims or owners who want to borrow evidence to carry out the correct procedures in accordance with KAPOLRI Regulation Number 10 of 2010 to investigator superiors.

Keywords: Evidence, Investigation, Borrowing