Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum

ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Muhammad Johan Aria Putra — 2023-04-11

Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, memperluas makna saksi dan keterangan saksi. Putusan hasil pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan makna saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Perubahan makna saksi dan keterangan saksi melindungi hak tersangka dalam pembelaan melalui pengajuan saksi a de charge. Pendekatan yuridis normatif penelitian melakukan penelusuran kepustakaan meninjau keselarasan KUHAP, sistem pembuktian dan putusan MK memberikan penilaian relevansi saksi yang meringankan. Mahkamah menilai keseimbangan hak antara tersangka/terdakwa sebagai individu dan masyarakat/negara diwakili oleh penyelidik. MK tidak memberikan batasan dalam makna perluasannya. Penilaian keabsahan pembuktian keterangan saksi dipenegak hukum. Para penegak hukum, wajib melaksanakan putusan bersifat final, serta erga omnes. Pada putusan MK seharusnya mempertimbangkan asas hukum berlaku secara internasional sehingga putusan, dapat dilaksanakan tanpa perdebatan.Setelah mengkaji asas equality before the law, konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi menekankan pada due process of law, aspek prosedur memperoleh bukti.

Kata Kunci: a de charge, equality before the law, due process of law

Abstract
Decision of the Constitutional Court Number: 65/PUU-VIII/2010, expands the meaning of witnesses and witness statements. Decision on the review of Law Number 8 of 1981 against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Changes in the meaning of witness and witness testimony in Article 1 point 26 and number 27 of the Criminal Procedure Code, namely a person who can provide information about a crime that he does not always hear , he saw, and he experienced it himself. Changes in the meaning of witnesses and witness statements protect the suspect's rights in defense through the submission of witnesses a de charge. The research-normative juridical approach conducts a literature search reviewing the alignment of the Criminal Procedure Code, the evidentiary system and the Constitutional Court's decision to provide an assessment of the relevance of mitigating witnesses. The Court assessed the balance of rights between the suspect/defendant as an individual and the community/state represented by the investigator.The Constitutional Court does not provide limitations in the meaning of its expansion. Assessment of the validity of the testimony of witnesses in law enforcement. Law enforcers are obliged to implement final decisions, as well as erga omnes. The Constitutional Court's decision should consider internationally valid legal principles so that decisions can be implemented
without debate. After reviewing the principle of equality before the law, the legal consequences of violating the provisions of Article 116 paragraphs (3) and (4) of the Criminal Procedure Code, the Constitutional Court's decision emphasizes the due process of law, procedural aspects of obtaining evidence.

ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN NOMOR PRINT-1800/L.6. 16/Eoh.2/12/2021

Andy Wijaya — 2023-04-11

Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa mengenai Dasar Pertimbangan Penyelesaian Perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print- 1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, temuan hukum dalam kasus in concreto, asas dan doktrin hukum. Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai data hukum primer dan juga sekunder. Data hukum primer dalam artikel ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan subjek pembahasan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam data primer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 3) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : (a) Keadilan; (b) Kepentingan umum; (c) Proporsionalitas; (d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan (e) Cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/ Eoh.2/12/2021 yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Lakalantas Ringan

Abstract
This research was conducted with the aim of being able to analyze the Basis for Consideration of Case Settlement in the Decree of Termination of Prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print- 1800 / L.6.16 / Eoh.2 / 12/2021. This research will be carried out using a normative legal approach and will focus on the inventory of positive law, legal findings in cases in concreto, legal principles and doctrines. The data in this study comes from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to the subject of discussion, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15
of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice). The secondary legal data is in the form of various understandings of the law in the primary data. The results of this study found that prosecutors always act based on the law by heeding religious norms, decency, decency, and are obliged to explore and uphold the human values that live in society, and always maintain the honor and dignity of their profession. Prosecutions that are conducted independently for the sake of justice based on law and conscience. 3) The termination of prosecution based on restorative justice shall be carried out on the basis of: (a) Justice; (b) Public interest; (c) Proportionality; (d) Criminal as a last resort; and (e) Fast, simple and light cost. Meanwhile, the factors that are obstacles in resolving the case contained in the decree of termination of prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print-1800 / L.6./ 16 / Eoh.2 / 12/2021 are: 1) The legal factors themselves (Law), 2) Law Enforcement Factors, 3) Infrastructure Factors, 4) Community Factors, 5) Cultural factors.

ANALISIS YURIDIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG TERHADAP DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Reza Hendrawan — 2023-04-11

Abstrak
CSR dapat didefinisikan sebagai tangung jawab moral suatu perusahaan terhadap strategicstakeholdersnya, terutama masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasionalnya. Dengan permasalahan yakni :1.Bagaimana konsekuensi hukum bagi perseroan terbatas (PT) yang tidak melaksanakan kewajiban CSR? 2.Seperti apa penerapan CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) terhadap dampak pembuangan limbah cair kepada masyarakat lingkungan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 34 ayat (l) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa : (a).Peringatan tertulis, (b).Pembatasan kegiatan usaha, (c).Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal atau (d).Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. penerapan CSR PUSRI yaitu melaksanakan Communication Relation, Community Service, dan Community Empowering. Kesimpulan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Perma Nomor 13 Tahun 2016 pasal 23 tentang Penjatuhan Pidana. Disarankan bahwa diharapkan kepada Direktur Utama PUSRI dan Jajaran Direksi untuk lebih memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR perusahaan dengan menggunakan pola pencegahan sebelum terjadi dan penanggulangan setelah terjadi akibat dampak pembuangan limbah cair dari PUSRI.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Hukum & Implementasi

Abstract
CSR can be defined as a company's moral responsibility to its strategicstakeholders, especially the communities around its work and operational areas. With the problem, namely: 1.What are the legal consequences for a limited liability company (PT) that does not carry out CSR obligations? 2.What is the csr application of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) on the impact of liquid waste disposal on the environmental community? The research methods used are normative juridical and empirical juridical. The results of the study based on Article 34 paragraph (l) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, stipulate that Business Entities as referred to in Article 5 that do not fulfill the obligations as found in Article 15 may be subject to administrative sanctions in the form of: (a). Written warning, (b). Restrictions on business activities, (c). Freezing of business activities and/or capital facilities or (d). Revocation of business activities and/or investment facilities. THE implementation of PUSRI CSR is to carry out Communication Relations, Community Service, and Community Empowering. The conclusion based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 stipulates that the Company that carries out its business activities in the field of and / or related to
natural resources is obliged to carry out CSR. Perma No. 13 of 2016 article 23 concerning Criminal Convictions. It is recommended that it is expected for the President Director of PUSRI and the Board of Directors to pay more attention to the company's obligations in implementing the company's CSR by using a pattern of prevention before it occurs and countermeasures after it occurs due to the impact of liquid waste disposal from PUSRI.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG

Maya Puspa Rivanita — 2023-04-11

Abstrak
Pengelolaan sampah selama ini di Kota Palembang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan 2. Sejauh manakah Peraturan Daerah Kota Palembang No.3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian tesis ini adalah Jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwasannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang Khususnya Kecamatan Sukarami belum terealisasikan dengan baik karena terdapat beberapa faktor penghambat, salah satunya ialah minimnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah (penyediaan bak sampah) dan jam pembuangan sampah, serta minimnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). Saran kepada pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat serta pembentukan kerjasama pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Palembang (DLHK) dan Kecamatan atau Kelurahan untuk penanggulangan sampah, begitu pula dalam hal penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) agar lebih maksimal lagi, sehingga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang Khususnya Kecamatan Sukarami ini berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja

Abstract
Management rubbish During not yet in Palembang City in accordance with method and technique management that trash insightful environment so that raises impact negative to health Public and environment . As for who became the problems are 1. How is the implementation of Regulation Number 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in the District Sukarami City of Palembang and 2. So far kid Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in Sukarami District , Palembang City walk as should . Type study thesis this is Jenny sresearch normative empirical that is study studied law implementation provision law positive ( legislative ) and event law certain happened in Public To use reach goals that have been determined . From the results of the study, it was concluded that Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in Palembang City, especially Sukarami District , has not been implemented properly because there are several inhibiting factors, one of which is the lack of facilities and infrastructure provided by the government ( provision of trash cans) and hours of garbage disposal, as well as the minimum personnel from Civil Servant Officer ( SatpolPP ). Suggestions to the government should provide facilities that meet the needs of the community and the establishment of cooperation with the Department Environment Life and Cleanliness Palembang City (DLHK) and the District or Kelurahan for waste management , as well as in Thing enforcement law is carried out Civil Servant Officer ( SatpolPP ) to be more optimal again, so that the Regional Regulation of the City of Palembang Number 3 of 2015 concerning the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste in Palembang City, Especially the Sukarami District, is running as it should.

ANALISA HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Hibza Meiridha Badar — 2023-04-11

Abstrak
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Bagaimana analisa hukum terhadap penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Faktor apa saja yang terjadi kendala dalam peroses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan melalui dua proses penyelesaian yaitu melalui proses litigasi berdasarkan Peraturan Mahkama Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan non litigasi. Hambatan yang ditemukan dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Antara lain hambatan yang ditemukan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik yang menyebabkan salahnya prosedur penyelesaian yang dilakukan pemohon keberatan. Diharapkan kedepannya perlu dilakukan revisi undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Diharapkan untuk lebih ditingkatkan edukasi/sosialisasi kepada badan publik dan masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi.

Kata Kunci : Analisa Hukum, Komisi Informasi, Sengketa

Abstract
Bureaucracy is an important instrument in society whose existence cannot be avoided. Bureaucracy is a logical consequence of accepting the hypothesis that the state has a mission, namely to prosper its people. Therefore the state must be directly involved in producing public goods and services needed by its people. How is the legal analysis of public information dispute resolution at the Information Commission of South Sumatra Province. What factors occur as obstacles in the Public Information Dispute Resolution process.The research used is a normative legal research method. Settlement of Public Information Disputes can be carried out through two settlement processes, namely through a litigation process based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2011 concerning Procedures for Settlement of Public Information Disputes in Court and non-litigation. Barriers found in the Public Information Dispute Resolution process. Among other things, the obstacles found could occur due to the applicant's lack of understanding of the administrative process in filing a public information disclosure dispute which led to wrong settlement procedures carried out by the objection applicant. It is hoped that in the future it will be necessary to revise Law number 14 of 2008 concerning public information disclosure. It is hoped that there will be more education/ outreach to public bodies and the public as information applicants or users

Keywords: Legal Analysis, Information Commission, Disputes