PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Abstract

Abstrak
Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan kesejahteraan rakyat dari nilai log kayu yang ada. Bagaimana Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Metodologi adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkata Laut, dan Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundangundangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan. Kesimpulan, proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan.

Kata Kunci : Peneggakan Hukum, Kehutanan, Kejhatan

Abstract
Forests are natural resources that are renewable and contribute to the state in the form of taxes and people's welfare from the value of existing logs. What is the judicial process for violations of forest law. What are the obstacles to law enforcement against crimes in the forestry sector. The methodology is normative legal research which is legal research conducted by examining literature.The results of the research show that the process of investigating crimes in the forestry sector is regulated specifically, namely that it is carried out by Investigating Officers of Civil Servants within the Ministry/Forestry Service both at the central and regional levels. In addition to special investigators, there are other law enforcement officials who also have the authority to investigate crimes in the forestry sector, namely investigators from the National Police, the Attorney General's Office and the Navy, and law enforcement against crimes in the forestry sector experiences several obstacles, both juridical in nature, originating from regulations the laws governing forestry, namely the formulation of forestry offenses cannot reach the intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector. In conclusion, the process of investigating crimes in the forestry sector is regulated specifically, namely to be carried out by Investigating Officers of Civil Servants within the Ministry/Forestry Service both at the central and regional levels. Law enforcement against crimes in the forestry sector  experiences several obstacles, both of a juridical nature, namely the formulation of forestry offenses cannot reach the intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector.

Keywords: Law Enforcement, Forestry, Crime