UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA PALSU

Abstract

Abstrak
Pemalsuan kosmetika tidak hanya sekedar pemalsuan merek, tetapi juga merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia apabila isi dari Kosmetika tersebut tidak sesuai atau tidak jelas. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran dan dipakainya kosmetik illegal. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik illegal. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal di Kota Palembang ini adalah dengan cara melakukan pengawasan serta pembinaan kepada seluruh pelaku usaha. Upaya yang dilakukan masyarakat terhadap beredarnya kosmetik ilegal ini adalah bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan dan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Simpulan, Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal dengan pengawasan dan upaya hukum melalui pengadilan. Rekomendasi Diharapkan agar pelaku usaha juga seharusnya dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kosmetik yang dijual secara jelas dan terbuka, konsumen juga harus lebih berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan tidak langsung percaya dengan kosmetik yang dijual dengan harga murah.

Kata Kunci : Kosmetik Palsu, Pemerintah, Tindak Pidana.

Abstract
Counterfeiting cosmetics is not just brand counterfeiting but is also an act that endangers human life if the contents of the cosmetics are inappropriate or unclear. What is the government's responsibility towards the circulation and use of illegal cosmetics? What legal remedies can the community take against the distribution of illegal cosmetic products? The research method uses an empirical juridical method because this research aims to describe in full the legal aspects and a situation that occurs in the field. The results of the study show that the Government's responsibility in terms of the circulation and use of illegal cosmetics in Palembang City is to supervise and guide all business actors. Efforts made by the community against the distribution of illegal cosmetics are for consumers who feel disadvantaged by business actors, they can make several efforts to resolve their disputes through the courts and through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). In conclusion, it is the responsibility of the government in terms of the distribution and use of illegal cosmetics with supervision and legal remedies through the courts. Recommendations It is hoped that business actors should also be able to provide information to consumers regarding cosmetic products that are sold in a clear and open manner, consumers should also be more careful before buying a product and not immediately trust cosmetics that are sold at low prices.

Keywords: Fake Cosmetics, Government, Crime